Indonesia akan lawan fitnah media Australia soal Papua

Kementerian Luar Negeri Indonesia akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melawan media Australia The Saturday Paper, yang dinilai telah membuat laporan yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan soal Nduga, Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun Twitter resmi Kemlu RI yang diakses di Jakarta pada Minggu (23/12),  yang juga memuat bantahan kepada  The Saturday Paper.  Media daring dan cetak Australia itu menuduh pemerintah Indonesia menggunakan senjata kimia dalam operasi pengamanan di Nduga, Papua.

Tuduhan yang dilempar media tersebut tidak berdasar sama sekali, tidak faktual dan sangat menyesatkan, tegas Kemlu RI dalam pernyataannya, yang berisi delapan butir, atas artikel yang diterbitkan The Saturday Paper pada Sabtu (22/12).

Kemlu menyatakan sangat menyesalkan praktik peliputan media Australia itu, yang dianggapnya tidak bertanggung jawab. Kementerian menyanggahnya dengan menekankan fakta-fakta kebijakan yang dianut Indonesia terkait penggunaan bahan kimia sesuai dengan aturan Organisasi Anti Senjata Kimia (OPCW).

Kemlu menyatakan bahwa, sebagai anggota OPCW yang patuh, Indonesia tidak memiliki satu pun bahan kimia yang terdaftar pada Bagan 1 Konvensi Senjata Kimia.

Sesuai aturan tersebut, Indonesia juga mengimpor, menggunakan dan menyimpan bahan kimia pada Bagan 2 dan 3 dari konvensi itu dengan sangat ketat, hanya untuk tujuan yang bersifat damai guna mendukung industri nasional dan telah dikonfirmasi OPCW melalui sedikitnya 19 kali inspeksi sejak 2004.

Terkait pelibatan komponen militer dalam operasi pengamanan di Papua, Kemlu menyampaikan bahwa sebagian besar berupa aset air rotary wing, sangat dibatasi untuk bantuan bagi aparat penegak hukum dan bukan penempatan pasukan militer untuk sebuah operasi, seperti yang dinyatakan The Saturday Paper.

Laporan media Australia tersebut juga dinilai menyesatkan karena mengecilkan urgensi masalah yang sebenarnya terjadi di Nduga, yakni bahwa telah terjadi pembunuhan 19 warga sipil tidak bersalah yang dilakukan kelompok separatis bersenjata pada 2 Desember 2018.

Warga sipil yang dibunuh tersebut merupakan pekerja konstruksi yang bertugas membangun ruas jalan Trans-Papua, yang merupakan salah satu upaya nasional untuk meningkatkan kesejahteraan semua Warga Negara Indonesia di Papua.

The Saturday Paper mempublikasikan artikel berjudul “Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua”  (“Eksklusif: Senjata kimia dijatuhkan di Papua”) pada edisi nomor 236 bertanggal 22 Desember 2018-25 Januari 2019. Artikel itu foto tanpa keterangan rinci soal waktu serta kredit hanya berupa tulisan “supplied” tanpa nama.

China jadi penyumbang terbesar kedua untuk anggaran PBB

China akan menjadi penyumbang terbesar kedua untuk anggaran berkala Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai tahun depan, mengungguli Jepang.

Sumbangan China akan meningkat hingga 12,01 persen untuk periode 2016-2018, menurut resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada Sabtu (22/12).

Sumbangan Jepang akan turun menjadi 8,56 persen dari 9,68 persen.

Penilaian besar sumbangan dari negara-negara anggota PBB dilakukan berdasarkan sejumlah unsur dan ukuran, termasuk perkiraan pendapatan nasional bruto IDN Poker.

Sementara itu, China akan terus menjadi penyumbang terbesar kedua untuk anggaran penjagaan perdamaian periode 2019-2021. Jumlah sumbangan China akan meningkat dari sekitar 10,24 persen menjadi 15,22 persen.

Amerika Serikat tetap menjadi penyumbang terbesar PBB dalam tiga tahun ke depan, baik untuk anggaran berkala maupun penjagaan perdamaian.

Pakistan berencana longgarkan kebijakan visa untuk hidupkan pariwisata

Pakistan akan melonggarkan pembatasan visa bagi pengunjung dari 55 negara, termasuk sebagian besar negara-negara Eropa, dalam usaha mempromosikan pariwisata yang hancur akibat kekerasan sebagai dampak dari serangan 9/11 di Amerika Serikat.

“Kami sedang mengkaji ulang kebijakan-kebijakan visa kami. Kami berusaha memasukkan 55 negara ke dalam kawasan bebas visa, yang akan mencakup sebagian besar negara-negara di Eropa,” kata Menteri Informasi Pakistan, Fawad Chaudhry, kepada Reuters.

Berita mengenai peninjauan ulang itu muncul setelah Portugal bulan ini menyatakan Pakistan aman untuk dikunjungi, sementara Prancis juga melonggarkan peringatan perjalanan ke negara Asia Selatan itu.

“Saya gembira nasihat (perjalanan) atas kami berubah,” kata Chaudhry.

Mendorong pariwisata telah menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibicarakan dari usaha baru Perdana Menteri Imran Khan untuk menciptakan negara Islam sejahtera di Pakistan, tetapi para pengunjung ke negara itu sering mengeluhkan proses visa yang sulit.

Mantan bintang sepak bola Real Madrid Kaka dari Brazil dan Luis Figo dari Portugal baru-baru ini tidak diberi visa ke negara itu untuk lawatan promosi.

“Kami menolak visa bagi Kaka dan Figo. Yang benar saja? Saya panggil pejabat bagian (visa) dan dia tidak pernah mendengar … Kaka,” ujar Chaudhry, tertawa. “Saya bicara ke menteri dalam negeri kemarin dan memberinya sedikit pendapat poker.”

Pakistan merupakan negara tujuan wisata terkenal pada tahun 1970-an ketika “jejak orang yang berpenampilan aneh” menarik para wisawatan Barat melalui kebun aprikot dan buah-buahan di Lembah Swat dan Kashmir dalam perjalanan mereka ke India dan Nepal. Sejak itu, situasi keamanan yang memburuk dan pemberlakukan pemahaman hukum Islam yang ketat menurunkan jumlah wisatawan.

Menyusul keikutsertaan Pakistan dalam perang pimpinan Amerika Serikat di Afghanistan setelah serangan-serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, negara tersebut dilanda satu dekade serangan-serangan militan berskala besar.

Sejak itu, keamanan telah membaik. Serangan-serangan militan turun tajam di negara Islam yang berpenduduk 208 juta orang itu.

British Airways pada Selasa mengumumkan akan memulai kembali penerbangan ke Pakistan tahun depan setelah absen selama 10 tahun.

BA menjadi maskapai penerbangan pertama dari Barat yang memulai lagi rangkaian penerbangannya.